Dua kali rapat kerja antara Komisi III DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir buntu. Mandeknya rapat di komisi hukum tersebut lantaran sejumlah anggota di komisi itu emoh menerima kehadiran dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Keduanya dianggap masih berstatus sebagai tersangka.
Dari utusan fraksi yang ada di Komisi III, hanya fraksi Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), dan PKB, yang tidak mempersoalkan kehadiran Bibit dan Chandra. Sementara fraksi lainnya, PDIP, Golkar, PPP, PKS, Gerindra, dan Hanura, menolak.
Untuk mengambil keputusan kemudian dilakukan voting. Dalam voting, Senin (31/1/2011), kelompok yang tidak mempersoalkan status Bibit dan Chandra kalah. Dengan keputusan itu, maka secara resmi Komisi III menolak Bibit dan Chandra.
Sebelum DPR menolak kehadiran Bibit dan Chandra itu, pada Jumat (28/1/2011), KPK menahan 19 politisi yang menjadi tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom. Mereka yang ditahan tersebut antara lain Paskah Suzetta, Panda Nababan, TM Nurlif, dan Baharudin Aritonang merupakan politisi dari PDIP, Golkar dan PPP. Anggota Komisi III dari tiga parpol tersebut pula yang kebetulan menolak Bibit dan Chandra.
Paskah Suzetta, saat hendak ditahan KPK, mengatakan akan melakukan perlawanan politik terhadap KPK. "Saya ini orang politik, saya akan melawan,"kata politisi Golkar itu di Gedung KPK.
Politisi senior Golkar Fahmi Idris pun memberi warning kepada KPK terkait penahanan 19 politisi tersebut. Golkar dan PDIP mengancam akan ada langkah politik yang menjadi 'peristiwa besar' setelah penahanan tersebut. "Golkar dan PDIP mungkin akan mengambil reaksi, pasti ada peristiwa besar. Saya tidak tahu wallahualam," kata Fahmi sehari setelah penahanan 19 politisi.
Nah selang tiga hari dari penahanan itu, kebetulan KPK dan Komisi III DPR ada agenda untuk melakukan rapat kerja. Politisi PPP Ahmad Yani mengaku telah menyiapkan amunisi untuk memprotes tindakan KPK yang memenjarakan politisi dalam rapat kerja tersebut.
Maka ketika Komisi III DPR akhirnya memutuskan menolak Bibit dan Chandra dengan mempersoalkan status tersangka, tidak pelak aroma balas dendam DPR pada KPK pun langsung terasa. Penolakan tersebut seperti gong pembenaran dari ancaman-ancaman para politisi yang sudah dikoarkan sebelumnya.
Para politisi itu tidak hanya teriak di luaran tapi membajak Komisi III untuk secara resmi melakukan serangan balik terhadap KPK. Alasan soal status tersangka Bibit dan Chandra dinilai terlalu dicari-cari oleh para politisi tersebut. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengakui masalah deponeering terhadap kasus Bibit dan Chandra memang masih jadi perdebatan di DPR. Karena sedari awal usulan itu belum secara bulat diterima DPR.
"DPR justru mengungkit masalah itu tidak lama setelah penahanan 19 politisi oleh KPK, sehingga wajar kalau banyak yang menganggap sikap DPR tersebut sebagai upaya balas dendam dan berusaha melemahkan KPK," kata Salang.
Jaksa Agung Basrief Arief pun menegaskan, deponeering menghapuskan status tersangka. "Yang namanya deponeering ya sudah semua dihapus termasuk status tersangka," tegas Basrief.
Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Fajrul Falaakh juga menilai tidak sepatutnya DPR mempersoalkan kehadiran Bibit dan Chandra dengan alasan mereka masih tersangka. "Apakah kalau tersangka tidak boleh ke DPR. Dan apakah tidak boleh jadi pimpinan KPK? Nah itu tidak ada itu aturannya," kata Fajrul.
Seandainya pun Bibit dan Chandra tersangka, menurut UU KPK yang menentukan KPK, Bukan DPR. Jadi, karena Bibit dan Chandra itu pimpinan KPK, maka urusan status merupakan urusan kelembagaan KPK yang bukan ditentukan DPR. Terlebih DPR mengundang pimpinan KPK tanpa persyaratan, maka merupakan wewenang KPK untuk menunjuk siapa yang akan hadir dalam acara DPR.
Tentu saja para politisi membantah tudingan ingin melemahkan KPK. Meski demikian politisi mengakui ingin memberi pelajaran pada KPK agar tidak tebang pilih. Anggota DPR ini tidak mau hanya politisi dari pihak oposisi dan parpol kritis yang diseret KPK. Sementara politisi dari parpol penguasa yang teridentifikasi korupsi didiamkan saja.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil yakin selama ini KPK memang pilih kasih. Misalnya KPK hanya membongkar kasus-kasus yang kecil. Sementara kasus besar yang jelas-jelas merugikan uang negara, seperti kasus Century, mafia pajak tidak diseriusi. Hal itulah yang membuat Nasir beranggapan KPK selalu cari aman dengan mengatakan kasusnya sedang diproses.
"Kita tetap sangat berharap KPK bertugas secara serius menangani masalah korupsi. Tapi catatan kami KPK jangan menjadi komisi pilih kasih dengan memilih kasus yang kecil-kecil saja," jelas Nasir.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengingatkan penolakan atas Bibit dan Chandra merupakan langkah awal dari serangan balik pada KPK. Mengutak-atik deponeering Bibit-Chandra bertujuan untuk melemahkan legitimasi KPK. Setelah mengutak-atik deoneering, para politisi akan memunculkan wacana KPK melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. "Wacana itu akan dibangun ke publik, dan KPK dicap sebagai lembaga yang tebang pilih, dan tidak independen," kata Emerson.
Selanjutnya para politisi Senayan juga akan melakukan langkah memangkas anggaran KPK, hingga lembaga itu memiliki sumber dana yang terbatas. "Juga dalam kewenangan regulasi, KPK nanti hanya akan memiliki kewenangan pencegahan dan penyelidikan saja. Pada 2011 ini RUU Tipikor masuk dalam prolegnas," tegas Emerson memperingatkan.
source
.gif)
.gif)
